Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum lembaran negara republik indonesia tahun. Bawaslu rancang perbawaslu tentang jdih badan pengawas. Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi. Peraturan ini sendiri cukup menarik, setidak tidaknya dikarenakan oleh 2 dua hal yaitu 1 tidak lagi berbentuk peraturan bersama, sebagaimana kode etik penyelenggara. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum. Download perbawaslu ri no tahun 2017 tentang penanganan. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi arsip. Jun 22, 2015 nomor 7 tahun 2014 tentang pengawasan penetepan hasil pemilu legislatif unduh nomor 8 tahun2014 tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu unduh lampiran1. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden republik. Peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas. We would like to show you a description here but the site wont allow us. Feb 01, 2018 peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kabupatenkota, dan sekretariat.
Download perbawaslu ri no 10 tahun 2017 tentang pengawasan. Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5246. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan. Sistem penanganan tindak pidana pemilu system for the. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4586. Perbawaslu nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas perbawaslu nomor 10 tahun 2012. Surat keputusan pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan.
May 21, 2019 peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut. Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran. Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Nomor 7 tahun 2014 tentang pengawasan penetepan hasil pemilu legislatif unduh nomor 8 tahun2014 tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu unduh lampiran1. Peraturan bawaslu panwas pemilihan kepala daerah kab.
Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 16 tahun 2012 tentang pengawasan atas pendaftaran, verifikasi partai. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149. Apr 02, 2019 peraturan badan pengawas pemilu nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawaa pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahandesa, dan pengawas tempat pemungutan suara. Peraturan bawaslu nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Kompilasi peraturan kpu tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, danatau walikota dan wakil walikota pkpu 03 tahun 2017, pkpu 15 tahun 2017 dan pkpu 18 tahun 2019 edisi revisi. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden. Jun 25, 2015 undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5246. Download perbawaslu ri no 14 tahun 2017 entang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota alim mustofa.
Perbawaslu nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi sekretariat bawaslu provinsi dan sekretariat bawaslu kabupatenkota. Peraturan bawaslu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian. Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran. Download perbawaslu nomor 3 tahun 2016 tentang pola hubungan bawaslu, bawaslu aceh, panwaslih, panwaslihkab, panwaslihcam dan ppl di aceh addeddate 20161111 07. Perbawaslu nomor 2 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 19 february 2020 1 attachment perbawaslu nomor tahun 2019 26 november 2019. Undangundang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5052. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pileg ok. Dalam undangundang nomor 8 tahun 2012, tindak pidana pemilu. Download perbawaslu ri no 14 tahun 2017 entang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Perubahan kedua atas peraturan kpu nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan.
Peraturan bawaslu nomor tahun 2012 tata cara pengawasan pemilihan umum. Pdf lampiran perbawaslu nomor 7 tahun 2018 anggi anggi. Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 25 tahun 2012 tanggal 1 oktober 2012. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun. Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia perbawaslu no tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan danatau menjajikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota dpr, dprd. Republik indonesia tahun 2012 nomor 756 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian. Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah masih berlaku mencabut. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14.
Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun 2017 tanggal 5 september 2017. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 pola klasifikasi arsip di. Pada 25 september 2017, dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia dkpp ri menerbitkan peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Bawaslu rancang perbawaslu tentang jdih ditulis oleh pratiwi eka putri pada rabu, 17 mei 2017 06. Perbawaslu nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perbawaslu no 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu bawaslu provinsi, kabupatenkota, panitia pengawas kecamatan, pengawas kelurahandesa, panitia pengawas luar negeri dan panitia pengawas tps. Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat kpu adalah. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5729.
Undangundang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, beberapa ketentuan dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2012. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pileg. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia. Peraturan badan pengawas pemilu nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawaa pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahandesa, dan pengawas tempat pemungutan suara. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja 2.
Undang ini, bawaslu membentuk peraturan bawaslu dan menetapkan keputusan. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik. Peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara lembaran negara republik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah. Anda bisa membaca artikel terkait melalui link dibawah ini.
186 1449 1374 344 544 364 270 548 769 544 1327 594 356 810 257 446 793 422 419 802 728 1310 152 896 366 21 453 728 371 917